Kembalinya Kolonial Belanda

Berdasarkan konvensi London, Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda oleh Inggris th 1816. sejak itu Hindia Belanda (Indonesia) diperintah oleh Gubernur Jendral Van Der Capellen th 1816-1826, pada masa pemerintahannya penjualan tanah partikelir dihapuskan. Kemudian digantikan oleh ; Du Bus de Gisignies th 1826-1830, pada masanya ia memberlakukan sistim Tanam Paksa. Johanes Van Den Bosch th 1830-1833.

Sistim Tanam Paksa yang ditetapkan Van Den Bosch adalah aturan paksa menanam tanaman tertentu yang laku dijual dipasaran Eropa/ Internasional.

Ketentuannya adalah ;

• Tanah milik rakyat seluas 1/5 harus ditanami dengan kopi, tebu, nila, tembakau, teh, karet dan pala.
• Petani diberi kesempatan mengelola tanah lain untuk keperluan hidupnya.
• Lahan yang dipakai untuk tanam paksa bebas pajak.
• Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah.
• Rakyat yang tidak memiliki tanah, wajib mengganti dengan bekerja sebagai pekerja pada perkebunan pemerintah jajahan.
• Hasil garapan diserahkan kepada pemerintah jajahan.
• Dalam pelaksanaan terjadi banyak penyimpangan. Menimbulkan banyak kesengsaraan dan kecaman baik dari rakyat maupun bangsanya sendiri.

Penentang Tanam Paksa dipelopori oleh tokoh-tokoh Belanda ;

Dr Eduard Douwes Dekker (Multatuli)

• Dr Eduard Douwes Dekker, melakukan kritik terhadap Tanam Paksa lewat karyanya dalam buku berjudul ‘ Max Havelaar ’, menggunakan nama samaran Multatuli yang artinya saya menderita.
• Baron Van Hoevel, seorang pendeta yang pernah tinggal di Indonesia th 1847. dikenal sebagai pembela rakyat Indonesia dengan pidato-pidatonya di depan DPR Belanda.
• Fransen Van Der Putte, menulis buku Suiker Contracten (kontrak-kontrak gula), isinya berupa kecaman-kecaman terhadap pelaksanaan tanam paksa di Indonesia.
• P.Markus, seorang “A Market Van Indie” mengusulkan penghapusan tanam paksa karena menimbulkan penderitaan dan melanggar kebebasan.
• L.Vitalis, seorang inspektur pertanian Belanda mengusulkan agar tanam paksa dihapuskan karena merugikan pertanian rakyat.
• Dr.W.Bosch, pegawai Dinas Kesehatan Belanda mengusulkan agar tanam paksa dihapuskan karena menimbulkan kemiskinan rakyat.

Secara bertahap sistem tanam paksa kemudian dihapuskan. Misalnya ; tanaman lada th 1862, cengkeh th 1864, nila, teh, kayu manis th 1865, tembakau th 1866, kopi di Priangan th 1917.

Th 1870, secara resmi sistem tanam paksa dihapuskan, sebagai ganti Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan Politik Liberal dikenal sebagai Politik Pintu Terbuka 1870-1900. Mulai saat itu pihak asing dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Cina dan sebagainya mendapat kesempatan menanamkan modalnya membuka usaha perkebunan di Indonesia.

• Usaha perkebunan makin berkembang setelah diberlakukannya Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) th 1870, yang dikeluarkan perlemen Belanda dengan tokohnya De Waal. Tujuannya ;
• melindungi para petani di tanah jajahan, agar tidak kehilangan hak miliknya atas tanah mereka dari penguasaan para pemodal asing.
• memberi kesempatan kepada para pengusaha atau pemodal asing untuk menyewa tanah penduduk dalam rangka membuka usaha perkebunan.
• membuka lapangan kerja bagi penduduk yang tidak memiliki tanah.

Dengan adanya UU Agraria, perkebunan di Jawa berkembang pesat, namun di Sumatera kesulitan tenaga kerja. Maka didatangkanlah tenaga kerja dari Jawa.

Th 1881, Belanda mengeluarkan Undang-undang “ Koelie Ordonantie “ yang mengatur para buruh. Buruh yang akan dipekerjakan di Sumatera harus melalui kontrak kerja, tidak boleh meninggalkan pekerjaannya sebelum habis kontraknya. Bagi yang melarikan diri diadakan ‘ Peonale Sanctie ‘ (hukuman).

UU Koelie Ordonantie mendapat kecaman dari Amerika Serikat. Akhirnya atas perjuangan Otto Iskandardinata dalam Volksraad, UU tersebut dihapuskan oleh Belanda.




Politik Etis (Balas Budi)




Sejak diterapkannya sistem tanam paksa di Indonesia, negeri Belanda memperoleh keuntungan yang luar biasa. Namun sistim ini dikecam oleh kaum moralis-liberal di Belanda. Diantaranya Conraad Theodore Van Deventer, yang menganjurkan Politik Etis. Th 1899, Van Deventer dalam majalah De Gids menyebutkan bahwa jutaan uang yang dihasilkan oleh Indonesia untuk negeri Belanda adalah satu hutang budi (Een Eereschuld) bagi Belanda. Hutang ini harus dibayar pemerintah Belanda dengan memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pemerintah Belanda kemudian melaksanakan Trilogi Van Deventer yang meliputi tiga bidang pembangunan ; Edukasi (pendidikan), Irigasi (pengairan), Transmigrasi (perpindahan penduduk).

Pelaksanaan Trilogi Van Deventer ini diselewengkan oleh pemerintah Belanda menjadi Politik Assosiasi (pelaksanaannya hanya menguntungkan pemerintah Belanda). Namun, dibidang pendidikan, telah melakhirkan golongan intelektual / terpelajar bagi bangsa Indonesia.

Politik Etis dilaksanankan sejak abad 20. penyelenggaraan pendidikan Bumi Putera ditujukan untuk menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang trampil, murah dan terdidik, kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan industri.

Beberapa sekolah yang didirikan pada masa pemerintah Kolonial Belanda ;
Sekolah Rendah setingkat SD

1. Europesche Lagere School (ELS), didirikan th 1817 lama belajar 7 th. Diperuntukkan bagi keturunan Eropa.
2. Holiandisch Indlandische School (HIS) th 1914 lama belajar 7 th diperuntukkan bagi penduduk keturunan Indonesia asli.
3. Tweed Klasse School (Sekolah Kelas Dua), 1892 lama belajar 3 th bagi masyarakat biasa.
4. Eerste Klasse School (Sekolah Kelas Satu), 1914 lama belajar 4-5 th bagi golongan bangsawan Indonesia.
5. Volks School (Sekolah Desa), 1907 belajar 3 th.
6. Vervolg School (Sekolah Sambungan), 1914 sebagai sekolah lanjutan dari Sekolah Desa, lama belajar 2 tahun.

Sekolah Menengah setingkat SMP/ SMA

1. MULO (Meer Uitgebried Lager Onderwijs), merupakan sekolah rendah yang diperluas dengan lama pendidikan 3-4 th, didirikan th 1914.
2. AMS (Algemeene Middelbare School), sekolah menengah umum lanjutan dari MULO, lama belajar 3-4 th, didirikan th 1915.
3. Kweeks School, Sekolah Keguruan, lama belajar 6 th, didirikan 1851.

Pendidikan Tinggi

1. OSVIA (Opleiding School Voor Indische Ambtenaren) Sekolah pendidikan pegawai pribumi (pamong praja) lama belajar 5 th, didirikan th 1900.
2. STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen), untuk mendidik dokter Pribumi yang didirikan th 1902, lama belajar 7 th.
3. GHS (Geneekundige Hooge School), sekolah tinggi Kedokteran, lama belajar 6 th, didirikan 1927.
4. RSH (Rechtskundige Hooge School), Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan th 1924, lama belajar 5 th.
5. THS (Technische Hooge School), sekolah tinggi teknik, didirikan 1920. 

Perkembangan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam Muhammadiyah, lembaga pendidikan ini muncul pada masa Kolonial antara lain ; Hollands Inlands School (Sekolah Guru) di Yogyakarta, 32 buah sekolah dasar lima tahun, sebuah Schakel School, 14 buah madrasah. Lembaga ini juga mendirikan HIS Muhammadiyah, MULO Muhammadiyah, Madrasah Ibtidaiyah, dan Tsanawiyah Muhammadiyah.

Pendidikan Islam NU (Nahdatul Ulama), lembaga pendidikan yang didirikan oleh organisasi NU a.l ;

• Madrasah Awaliyah dengan lama belajar 2 th,
• Madrasah Ibtidaiyah dengan lama belajar 3 th,
• Madrasah Tsanawiyah dengan lama belajar 3 th,
• Madrasah Mu’alimin Wustha dengan lama belajar 2 th,
• Madrasah Mu’alimin Lilya lama belajar 3 th. 

Peran Golongan Terpelajar


Dengan terbukanya wawasan pendidikan melahirkan para cendekia bagi Bangsa Indonesia. yang kemudian menyumbangkan pemikirannya, baik bergerak dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Organisasi-organisasi didirikan, yang pada dasarnya bertujuan sama untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pergerakan Nasional lahir dan berkembang, bukan hanya terdorong keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan yang mengakibatkan penderitaan rakyat saja, namun juga terbukanya wawasan sehingga dapat mengetahui perkembangan dunia luar. Seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang th 1904-1905, Gerakan nasional dari Negara lain (India, Turki, Philipina, dan Cina), ucapan presiden AS. Woodrow Wilson (mengatakan, “Bangsa-bangsa yang masih terjajah agar menentukan nasibnya sendiri).

Pergerakan nasional ini berbeda dengan perjuangan bangsa Indonesia sebelumnya. Pergerakan ini lebih bersifat kebangsaan / nasional, mengunakan sistim organisasi teratur, tidak terpusat kepada pimpinan. Pergerakan dilakukan oleh para pelajar yang memiliki pandangan jauh ke depan. Tidak bersifat fisik/ mengangkat senjata, namun berupa gerakan pendidikan, sosial, ekonomi dan politik.

Politik Ets juga menumbuhkan golongan profesional, yaitu kelompok pekerja yang membidangi pekerjaannya berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Berdirinya organisasi professional di Indonesia sejak th 1900. hal ini didorong karena kaum pekerja memerlukan tempat untuk menyalurkan ide dan aspirasinya yang bersifat terbuka. Keinginan untuk memperbaiki status dan kesejahteraan. Serta terpengaruh organisasi-organisasi pekerja di Eropa.

Organisasi tersebut a.l ;

• Staats Spoorwegen (1905), perkumpulan pekerja P.N. Kereta Api, masih dibawah pimpinan pegawai Belanda.
• Vareeniging Van Spooren Tramweg Personeel (VSTP), th 1908 merupakan organisasi para pegawai bergerak dalam bidang jasa angkutan darat, kereta api dan trem.
• Perserikatan Pegawai Penggadaian Bumi Putera (PPPBP), organisasi pegawai Indonesia dan jawatan Penggadaian.

Organisasi-organisasi tersebut awalnya lebih menitik beratkan pada kepentingan dirinya, namun lambat laun menjadi wadah yang ikut memperjuangkan kepentingan bangsa dan mampu menumbuh kembangkan kesadaran nasional Indonesia.

Hampir semua organisasi pergerakan nasional memiliki media massa sendiri sebagai pembawa suara organisasi. Pers merupakan alat komunikasi dalam perjuangan, menumbuhkan semangat kebangsaan bagi rakyat Indonesia, dan alat perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka.
Beberapa organisasi pergerakan yang memiliki media massa a.l. ;

• Budi Utomo, surat kabarnya Darmo Kondo dan Retnodoemillah.
• Sarekat Islam, surat kabarnya Oetoesan Hindia, Pancaran Warta dan Saroetomo.
• Indische Partij, surat kabarnya De Express, Het Tijdschrift, Thjahaja Timur, dan Kaoem Moeda.
• Perhimpunan Indonesia, surat kabarnya Hindia Poetra terbit di Belanda th 1916. th 1924, namanya diubah menjadi Indonesia Merdeka.